jurnalistika.id – Presiden terpilih Prabowo Subianto akan mengumumkan susunan kabinet segera setelah pelantikannya pada 20 Oktober 2024. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.
Menurut Dasco, pengumuman kabinet tersebut akan dilakukan langsung pada hari pelantikan.
“Rencananya begitu,” ujar Dasco saat dimintai konfirmasi pada Senin (16/9/2024) dikutip dari Kompas.
Prabowo dikabarkan akan membentuk zaken kabinet, yakni kabinet yang diisi oleh menteri-menteri profesional. Baik dari kalangan partai politik maupun non-partai.
Baca juga: Ribut-ribut Kadin: Ketum Baru, Munaslub Ilegal, hingga Respons Arsjad Rasjid
Dasco mengungkapkan menteri dari kalangan profesional kemungkinan akan mendominasi kabinet Prabowo.
“Keberadaan orang-orang profesional itu juga lebih banyak kelihatannya, daripada yang kemudian dari partai politik,” ungkap Dasco saat diwawancarai di Gedung DPR RI, Kamis (12/9/2024).
Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menila pengumuman kabinet yang dilakukan segera setelah pelantikan merupakan langkah positif. Adi mengatakan bahwa langkah tersebut menunjukkan keseriusan Prabowo dalam menjalankan visi dan misinya sebagai presiden.
“Saya kira sangat bagus jika pengumuman kabinet Prabowo itu diumumkan tanggal 20 Oktober sesaat setelah Prabowo dilantik jadi Presiden.Gibran jadi Wapres. Saya kira memang seharusnya kabinet segera diumumkan,” jelasnya
Adi juga mendukung keinginan Prabowo untuk membentuk zaken kabinet. Hal itu dianggap sebagai langkah yang baik karena melibatkan profesional dari kalangan partai dan non-partai.
Loyalis Akan Jadi Tantangan
Namun, ia juga menyoroti bahwa syarat loyalitas, totalitas, dan kontribusi dalam kemenangan Pilpres bisa menjadi tantangan dalam pembentukan kabinet ini.
“Oleh karena itu, ya bayangan bahwa menteri itu akan open recruitment, sepertinya tidak bisa dilakukan. Pastinya yang ditunjuk itu adalah ya menteri-menteri yang zaken, yang ahli, yang tentu saja sudah menjadi privilege dalam kemenangan Presiden terpilih,” jelas Adi.
Namun, Adi menekankan pentingnya memastikan bahwa menteri yang dipilih. Baik dari kalangan partai maupun profesional, harus memiliki pengalaman dan keahlian yang sesuai dengan portofolio kementerian yang akan dipegangnya.
“Jangan ada lagi misalnya menteri dari partai latar belakangnya militer tapi ngurus tanah. Itu tidak make sense. Atau ada menteri latar belakangnya bisnis tapi ngurus pendidikan. Itu enggak make sense. Atau misalnya ada menteri yang berlatar belakang ilmu sosial, aktivis misalnya, tapi dia ngurus investasi,” papar Adi.
Baca berita Jurnalistika lainnya di Google News, klik di sini
