jurnalistika.id – Anggaran bantuan sosial (bansos) naik sebesar Rp20,5 triliun sehingga menjadi Rp493,5 triliun pada 2024. Kenaikan ini terbilang pesat karena anggaran perlindungan sosial (Perlinsos) pada tahun 2023 nilainya Rp476 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan penebalan anggaran bansos ini merupakan salah satu upaya Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (APBN) untuk melindungi masyarakat terutama kelompok miskin dan rentan.
“Berbagai paket kebijakan diluncurkan pada triwulan IV-2023 guna menjaga daya beli masyarakat,” kata Sri mulyani saat konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, dikutip Antara, Rabu (31/1/2024).
Baca juga: Saat Lagu ‘Anak Sekecil Itu Berkelahi dengan Mahfud’ Dinyanyikan Langsung di Depan Gibran
Sri Mulyani mengatakan adanya bansos dapat mendorong permintaan domestik. Karenanya, diperlukan penebalan bansos dalam bentuk bantuan tunai langsung (BLT) El Nino dan bantuan pangan.
Namun, mantan direktur eksekutif IMF itu mengklaim bahwa kenaikan anggaran bansos ini tidak dilakukan pemerintah sendiri. Melainkan ada persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
“Jadi, kalau pemerintah menggunakan APBN, itu adalah uang APBN di mana sumber dan penggunaannya dibahas dan disetujui oleh DPR,” ungkapnya.
APBN Terus Digunakan Sebagai Shock Absorber
Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan APBN akan terus digunakan sebagai shock absorber untuk melindungi masyarakat. Termasuk dari risiko perlambatan ekonomi global hingga situasi ekonomi domestik.
Selain dari APBN, Sri Mulyani mengatakan upaya pemerintah ini juga dilakukan melalui anggaran ketahanan pangan yang tercatat sebesar Rp104,2 triliun pada 20223 dan naik menjadi Rp114,3 triliun pada 2024 ini.
“Ini termasuk berbagai program untuk ketahanan produksi, ketahanan pertanian, infrastruktur pertanian, juga mengembangkan sentra produksi,” pungkasnya.
Baca berita Jurnalistika lainnya di Google News, klik di sini.
