jurnalistika.id – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman merasa dirinya menjadi objek politisasi terkait putusan Majelis Kehormatan (MKMK) yang memberhentikannya. Dia juga merasa ada upaya pembunuhan karakter melalui putusan tersebut.
“Sesungguhnya saya mengetahui dan telah mendapatkan kabar bahwa upaya untuk melakukan politisasi dan menjadikan saya sebagai objek di dalam berbagai putusan MK dan putusan MK terakhir, maupun tentang rencana pembentukan MKMK telah saya dengar,” kata Anwar Usman dalam konferensi pers di Gedung MK, Rabu (8/11/2023).
Meski telah mengetahui adanya upaya pembunuhan karakter terhadapnya, Anwar mengaku tetap berprasangka baik. Ia tetap menjalankan tugasnya sebagai Ketua MK serta membentuk MKMK.
“Namun, meski saya sudah mendengar adanya skenario yang digunakan untuk membunuh karakter saya, tetapi saya tetap berbaik sangka, ber-husnuzan. Karena memang sudah seharusnya begitulah cara dan karakter seorang Muslim berpikir,” ujar Anwar.
Meski demikian, Anwar menyayangkan sidang kode etik Majelis Kehormatan MK yang digelar secara terbuka. Menurutnya, sesuai dengan aturan MK, sidang seharusnya digelar secara tertutup.
“Saya menyayangkan proses peradilan etik yang seharusnya tertutup sesuai dengan peraturan MK dilakukan secara terbuka. Hal itu secara normatif tentu menyalahi aturan dan tidak sejalan dengan dibentuknya MKMK yang ditujukan untuk menjaga keluhuran MK baik secara individu maupun institusional,” sebutnya.
Sebelumnya, MKMK memutuskan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Putusan itu terkait konflik kepentingan dalam putusan MK yang mengabulkan soal syarat usia capres/cawapres.
MKMK juga mencopot Anwar Usman dari jabatan Ketua MK. Anwar dilarang mencalonkan diri atau dicalonkan lagi sebagai pimpinan MK hingga masa jabatannya sebagai hakim konstitusi berakhir.
Baca berita Jurnalistika lainnya di Google News, klik di sini.
