jurnalistika.id – Rapat Paripurna DPR ke-29 mengesahkan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan menjadi Undang-Undang (UU), Selasa (11/7/2023).
Ketua DPR RI Puan Maharani, yang didampingi Wakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus dan Rachmat Gobel sebelum mengesahkan UU Kesehatan itu bertanya kepada seluruh peserta rapat.
“Apakah Rancangan Undang-undang tentang Kesehatan dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?” ujar Puan di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2023).
Para peserta yang hadir pun menyambutnya dengan menyatakan setuju. Berdasarkan catatan Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir rapat paripurna tersebut telah dihadiri anggota dewan dari seluruh fraksi partai politik.
Sebanyak 105 dari 575 anggota dewan menghadiri rapat paripurna secara fisik. Sedangkan 197 anggota dewan lainnya memilih izin.
Pengesahan undang-undang ini juga dihadiri langsung perwakilan pemerintah. Antara lain, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar, serta Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Hiariej.
Di DPR, mayoritas fraksi mendukung RUU ini disahkan menjadi undang-undang, yakni fraksi dari PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, PPP, dan PAN. Sedangkan fraksi NasDem menerima dengan catatan. Sementara fraksi Partai Demokrat dan PKS menolak pengesahan RUU Kesehatan.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berterima kasih kepada DPR RI yang menginisiasi pembahasan undang-undang ini. Kata dia, pemerintah mendukung penuh RUU kesehatan ini untuk perubahan yang lebih baik.
Diketahui, berbagai pihak menolak pengesahan RUU tentang Kesehatan. Forum Guru Besar Lintas Profesi (FGBLP) bahkan melayangkan petisi penolakan RUU Kesehatan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua DPR RI, Puan Maharani.
FGBLP mengusulkan RUU itu ditunda pengesahannya. Selain itu, mereka juga mendorong RUU itu dibahas dengan melibatkan tim profesional kepakaran dan semua pemangku kepentingan.
Baca berita Jurnalistika lainnya di Google News, klik di Sini.
