jurnalistika.id – DPRD Kota Bandung akhirnya membatalkan rencana pengadaan Handphone (HP) bagi 47 anggotanya usai mendapat kritik keras masyarakat. Pengadaan HP mewah tersebut besarannya mencapai 1 miliar menggunakan APBD Kota Bandung.
Dikutip Antara, Ketua DPRD Kota Bandung, Tedy Rusmawan, mengatakan, rencana pengadaan 47 HP bagi para legislator Kota Bandung itu pihaknya batalkan berdasarkan diskusi fraksi-fraksi dalam merespons kritik publik.
“Dengan ini, kami sampaikan pengadaan handphone ini dibatalkan. Intinya, harapan dari publik seperti itu. Jadi, terima kasih,” kata Tedy, Rabu (23/2/22).
Baca juga: Aksi Anggota DPRD Bogor Duduk di Tengah Jalan Protes Truk Tambang
Tedy berdalih jika anggaran sebesar Rp 1.085.648.300, itu pihaknya susun tahun 2021. Dia menyebut hal itu tidak berkaitan dengan kelangkaan minyak goreng yang terjadi saat ini.
“Sebetulnya karena perancangannya (pembelian handphone) di tahun lalu. Dinamika yang terjadi hari ini kan kita tidak mengetahui ada krisis minyak goreng, tentunya kami di DPRD juga mendengar,” tutur politikus PKS tersebut.
HP Mewah Untuk Mempermudah Kerja DPRD Bandung
Lebih lanjut dia menjelaskan, rencana awal pengadaan itu bertujuan untuk mempermudah kerja para legislator di masa pandemi COVID-19.
“Dengan ritme kerja luar biasa di masa pandemi, mereka harus (melakukan konferensi) Zoom gitu,” kata Tedy. “Kemudian untuk mengakses data-data pembahasan Peraturan Daerah, yang tahun 2021 kami membahas sekitar sembilan Perda, termasuk yang sebelumnya,” lanjut dia.
Baca juga: Nestapa Nurhayati, Lapor Kades Korupsi Berbalik Jadi Tersangka
Menurutnya, kondisi para anggota dewan yang sibuk dengan rapat daring perlu penunjang peralatan memadai.
“Kita membahas sekitar sembilan perda, termasuk sebelumnya, jadi kita butuh kecepatan,” kata Tedy. Berkaca dari itu, menurutnya para anggota dewan mengajukan pengadaan HP yang memakan biaya Rp 1 miliar lebih.
Oleh sebab itu, Tedy meminta masyarakat tidak mengaitkan rencana pengadaan HP mewah tersebut dengan situasi pandemi atau kelangkaan minyak goreng saat ini. Karena perancangan anggaran tersebut pihaknya susun pada tahun lalu.
“Sebetulnya karena perancangannya di tahun lalu, dinamika yang terjadi hari ini kan kita tidak mengetahui ada krisis minyak goreng,” tutup dia.
