jurnalistika.id – Film dokumenter Dirty Vote yang tayang di saluran Youtube Dirty Vote dan PSHK Indonesia sejak Minggu (11/2/2024) mendapat respons dari kubu ketiga pasangan calon (paslon) peserta Pemilu atau Pilpres 2024.
Pasalnya, film Dirty Vote yang berisi pandangan dari tiga ahli hukum tata negara yakni Zainal Arifin Mochtar, Feri Amsari dan Bivitri Feri Amsari mengungkap adanya kecurangan Pemilu 2024 yang akan dilaksanakan pada 14 Februari mendatang.
Zainal Arifin Mochtar dan dua rekannya menjelaskan penggunaan kekuasaan dikerahkan untuk mempertahankan status quo. Namun, mereka juga menyajikan sejumlah fakta dan data dalam penjelasannya.
Bukan hanya menyajikan data yang menyasar terhadap salah satu paslon saja, tetapi ketiga ahli hukum tata negara tersebut juga mengungkap data yang berkaitan dengan semua paslon.
Baca juga: Awasi Perhitungan Suara Pilpres 2024 Lewat KawalPemilu.org, Begini Caranya
Tak lama sejak rilis, film Dirty Vote pun mendapat sorotan publik, tidak terkecuali kubu dari ketiga paslon peserta Pilpres 2024.
Tanggapan Kubu Paslon Anies-Muhaimin
Juru Bicara Timnas Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), Iwan Tarigan menilai film Film Dirty Vote memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang permainan kotor para politisi demi kepentingan sendiri.
“Bahwa memang telah terjadi kecurangan luar biasa. Sehingga pemilu tidak bisa dianggap baik-baik saja,” kata Iwan Tarigan, Senin (12/2/2024).
“Film dokumenter ini memberikan pendidikan kepada masyarakat bagaimana politisi kotor telah mempermainkan publik hanya untuk kepentingan golongan dan kelompok mereka,” lanjut Iwan.
Kubu Paslon Prabowo-Gibran Sebut Dirty Vote Berisi Fitnah
Beberapa jam usai film Dirty Vote tayang di Youtube, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka langsung melakukan konferensi pers.
Wakil TKN Prabowo-Gibran Habiburokhman menyebut film dokumenter Dirty Vote berisi fitnah. Lalu mempertanyakan kebenaran pakar-pakar hukum yang tampil dalam film itu.
“Sebagian besar yang disampaikan dalam film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah. Narasi kebencian yang sangat asumtif, dan sangat tidak ilmiah,” kata Habib dalam jumpa pers di Media Center Prabowo-Gibran, Jakarta, Minggu (12/2).
Habib juga menyangsikan dugaan kecurangan yang diarahkan ke Prabowo-Gibran. Bahkan ia menuding Dirty Vote sengaja dibuat untuk mendegradasi penyelenggara Pemilu 2024. Karena menurutnya tuduhan yang disampaikan dalam film tidak berdasar.
TPN Ganjar Sebut Temuan di Dirty Vote Bukan Hal Baru
Sementara itu, Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menilai temuan yang diungkap dalam film dokumenter tersebut bukan sesuatu yang baru.
Todung menilai yang disampaikan Dirty Vote sudah sesuai kondisi saat ini. Sehingga bisa menjadi pengingat soal maraknya pelanggaran di Pemilu 2024.
“Apa yang ditulis atau dibuat dalam film tersebut, itu tidak ada yang baru sama sekali,” kata Todung saat konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Minggu (12/2).
“Dia mengingatkan kita bahwa pelanggaran dan potensi pelanggaran itu sangat masif terjadi di Indonesia,” sambungnya.
Todung justru tidak sepakat dengan pernyataan Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran Habiburokhman yang menilai dokumenter itu berisi fitnah. Ia pun berharap agar tidak ada pihak yang bereaksi berlebihan, apalagi hingga melapor ke polisi.
“Film ini menurut saya pendidikan politik yang sangat bagus. Jadi, jangan baper lah, itu saja yang mau saya bilang,” ujarnya.
“Jangan sedikit-dikit melapor ke kepolisian. Ini kan tidak sehat buat kita sebagai bangsa,” ujarnya lagi.
Sebagai informasi, Dirty Vote merupakan produksi WatchDoc dan disutradarai Dandhy Laksono. Pada 2014, mereka juga meluncurkan film berjudul Ketujuh, lalu Jakarta Unfair menjelang Pilkada DKI Jakarta.
Saat Pilpres 2019, WatchDoc juga merilis film Sexy Killer yang membahas secara dalam mengenai pembangunan pembangkit listrik. Disorot pula penembangan batu bara, dan oknum-okum oligarki yang terlibat dalam pembangunan dan penambangan tersebut.
Baca berita Jurnalistika lainnya di Google News, klik di sini.
