Jurnalistika.id – Unit 3 Subdit 2 Ditintelkam Polda Metro Jaya melakukan pertemuan kepada warga yang tergabung dalam forum warga Kecamatan Cinere dan Limo Kota Depok terkait pembahasan kasus TPA liar, Selasa (18 Februari 2024).
Pertemuan bersama forum warga dari Kecamatan Cinere dan Limo Kota Depok tersebut membahas prihal kembangan kasus TPA liar serta konsultasi hukum dan pendekatan dalam menjaga keamanan Kamtibmas.
Panit 3 Subdit 2 Ditintelkam Polda Metro Jaya, Ipda Syafriadi, S.H mengungkapkan bahwa perkembangan kasus TPA liar sudah adanya pembuatan pagar oleh PT Megapolitan.
“Sejauh ini perkembangan kasus TPA liar kini sudah di pagar oleh Pemilik tanah PT Megapolitan dan sudah tidak ada kegiatan di lokasi tersebut, untuk warga sudah merasakan dampak berkurangnya Polusi udara dan akan menjaga situasi kamtibmas yang kondusif khususnya lingkungan Hidup di wilayah Griya Cinere 2 Limo Kota Depok,” ungkap Ipda Syafriadi, Selasa (18 Februari 2024).
Sementara terkait kasus TPA liar, Ketua forum warga Cinere sekaligus Ketua RT 05 Perum Griya Cinere 2, Doddy Ariawanto menyampaikan bahwa terjadi pengelolaan sampah liar yang menemukan bahan plastik kuning sampah B3.
“Kami disini juga ada tim advokasi dari walhi, kami disini menemukan plastik kuning sampah B3 dari KLH hanya menindak pengelolaan sampah,” ungkapnya.
Lanjut, dirinya mengungkapkan kasus TPA liar sudah ditangani Kementerian Lingkungan Hidup, Doddy juga menjelaskan bahwa pihaknya telah melaporkan ke pihak kepolisian.
“Kasus ini sudah ditangani oleh Kementerian Lingkungan Hidup, disini kami menemukan sampah limbah B3 atas dasar itu kami melaporkan ke pihak kepolisian berjenjang dari Polsek, Polres dan Polda,” ungkapnya.
Doddy juga mengungkapkan untuk pemilik lahan telah menjelaskan bahwa tidak adanya aktivitas pembuangan sampah ditempatnya.
“Saya rasa di sekitar lokasi masih terdapat pembakaran sampah mulai dari sore sampai malam dan asap nya pekat sampai ke pemukiman kami,” pungkasnya.
Kronologi Kejadian Kasus TPA Liar di Cinere Depok
Diketahui pada tahun 2009 awal dari kasus TPA liar, warga Perumahan Griya Cinere 2 (GC2) yang berlokasi di Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok membuat petisi penolakan Tempat Pembuangan Sampah ilegal yang berlokasi di belakang perumahan tersebut.
Namun petisi penolakan tersebut tidak mendapat respon yang semestinya oleh Perangkat Daerah terkait.
Sedangkan diketahui tempat pembuangan sampah tersebut telah melanggar Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah pasal 29 ayat 1 (d), (e), (f), dan (g). Pelarangan terhadap pengelolaan sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau pengerusakan lingkungan, pembuangan sampah tidak pada tempatnya, penanganan sampah dengan pembuangan terbuka, dan pembakaran sampah tidak sesuai dengan persyaratan teknis.
Lalu pada tahun 2014 hingga 2015, terjadi kebakaran di lokasi tempat pembuangan sampah ilegal tersebut yang mengakibatkan pencemaran udara semakin parah akibat asap beracun yang sangat pekat, lalu terdapat sebelumnya pencemaran udara “hanya” berupa bau tidak sedap dan banyaknya lalat yang berkeliaran.
Selain itu terjadi longsor pada tempat pembuangan sampah ilegal tersebut hingga masuk ke sungai pesanggrahan. Hal ini menyebabkan pencemaran air sungai tersebut.
Warga Panorama Bukit Cinere (PBC) yang berlokasi di Kecamatan Cinere dan bukan di Kecamatan Limo menjadi salah satu yang terdampak. Upaya komunikasi secara informal maupun formal telah dijalankan.
Namun solusi yang dijalankan bukanlah penegakan aturan yang berlaku. Sehingga kegiatan penimbunan dan pembakaran sampah masih dilakukan.
Kejadian tersebut mendapat sorotan media massa baik konvensional maupun online, kejadian tersebut juga memaksa Wakil Walikota Depok pada saat itu (saat ini Walikota Depok), KH. DR. Idris Abdul Shomad MA, melakukan peninjauan lapangan dan berjanji untuk “menyegel” dengan memasang plang segel tanpa ada kawalan yang ketat. Sehingga hal tersebut dianggap para pelaku penimbunan sampah hanya angin lalu.
Semetara itu pada tahun 2021 kembali terjadi kebakaran tempat pembuangan sampah ilegal dan menyebabkan asap pekat sepanjang sore hingga pagi selama beberapa bulan.
Laporan pengaduan serupa juga telah disampaikan kepada Camat Cinere, Lurah Cinere, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok, dan beberapa pihak terkait.
Perwakilan Kelurahan Cinere dan DLHK telah meninjau lokasi dan berkoordinasi dengan pengurus RT03 RW012, namun tidak ada tindakan penutupan atau teguran terhadap pelanggaran peraturan perundangan yang berlaku, antara lain:
a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah pasal 29 ayat 1 (d), (e), (f), dan (g). Pelarangan terhadap pengelolaan sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau pengerusakan lingkungan, pembuangan sampah tidak pada tempatnya, penanganan sampah dengan pembuangan terbuka, dan pembakaran sampah tidak sesuai dengan persyaratan teknis.
b. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 47 (a), (c), (e), (f), (g), dan (h). Pelarangan terhadap pembuangan sampah tidak pada tempatnya, pengelolaan sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau pengerusakan lingkungan, pembakaran sampah tidak sesuai dengan persyaratan teknis, penanganan sampah secara terbuka, penggunaan lahan sebagai TPA tanpa izin pejabat berwenang, dan pemasukan sampah ke dalam wilayah kota.
c. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2022 Tentang pasal 23 ayat 3. TPA kota Depok berada di Kecamatan Cipayung, bukan di Kecamatan Limo.
Hingga pada tahun 2023, terjadi 2 (dua) kali kebakaran hebat dan tidak terhitung kebakaran kecil. Kebakaran tersebut terjadi pada periode Juli-Oktober 2023 yang menyebabkan asap pekat sepanjang hari dan malam.
Kebakaran kecil terjadi malam hari menyebabkan asap pekat pada kisaran pukul 23.00 hingga 07.00 pagi. Dampak asap tersebut semakin meluas hingga ke Provinsi Banten terutama di Kelurahan Pondok Cabe Udik.
Hal ini tidak lepas dari semakin besarnya tempat pembuangan sampah liar tersebut. Selain itu, intensitas kejadian kebakaran menjadi lebih sering.
Upaya penyampaian kondisi yang semakin memburuk kepada pihak terkait sudah dilakukan melalui surat sebagaimana terlampir. Ketidaktegasan pegawai terkait dalam menindak mereka yang melanggar peraturan perundangan menyebabkan para pelaku tetap melakukan tindakan yang terlarang itu.
