jurnalistika.id – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan kerap dijuluki sebagai menteri segala urusan.
Jargon menteri segala macam urusan yang melekat pada Purnawirawan Jenderal TNI itu bukannya muncul tanpa alasan. Dalam dua periode kabinet Presiden Joko Widodo, tugas formal Luhut sering kali di luar fungsinya sebagai Menko Marves.
Terbaru, presiden Jokowi memberikan tugas baru kepada dia, kelangkaan minyak goreng menjadi ‘PR’ terbaru Luhut sebagai komandan penyelesaiannya.
Sebelum itu, urusan-urusan lain yang krusial juga kerap ia emban. Sebut saja Dewan Air Nasional, Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan Danau Nasional, Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, hingga memegang kendali kebijakan PPKM Jawa-Bali.
Baca juga: Pakar Ekonom Kritik Luhut Terkait Penanganan Covid-19 Kacau
Selain itu, ketika sejumlah menteri kabinet Jokowi ada yang bermasalah atau terjerat kasus korupsi, Luhut juga sering menjadi pengganti sementara. Antara lain, seperti Menteri Perhubungan Ad Interim, Menteri Kelautan Ad Interim, hingga Menteri ESDM Ad Interim, adalah sejumlah jabatan lain yang pernah Luhut emban.
Baca juga: Jokowi Tunjuk Mentan Gantikan Luhut Jadi Plt Menteri KKP
Luhut: Saya Bukan Menteri Segala Urusan
Melansir kumparan.com, saat berpidato di Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Surabaya, beberapa waktu lalu, Luhut dengan tegas menolak bahwa ia menteri segala urusan. Menurut Luhut, sebagai Menko Marves, sektor kemaritiman memiliki subsektor yang sangat kompleks.
“Saya hanya menteri Koordinator Bidang Maritim, kan itu luas. 70 persen lebih luas Indonesia laut. Itu orang lupa, pengamat, dan angkatan darat juga tak sadar itu,” kata Luhut.
Selain itu, menurut Luhut, urusan minyak goreng yang menjadi tanggung jawab barunya juga tak semudah yang orang kira. Ia tak cuma mengurusi masalah spesifik ketersediaan minyak goreng saja.
Baca juga: Iwan Fals Kembali Suarakan Kritik Sosial di Lagu Minyak Goreng
“Orang pikir hanya minyak goreng. Tidak, saya langsung ke hulunya. Semua kelapa sawit itu harus kita audit supaya tahu luasnya berapa, plasmanya berapa, yield-nya berapa, produksinya berapa, di mana headporternya,” papar Luhut.
Pengalamannya di bidang militer, tambah Luhut, menjadi salah satu modal ia berkiprah untuk mengintegrasikan banyak urusan.
“Bukan sekadar siapa yang nangani, mau siapa yang nangani yang penting beres. Buat saya adalah ingat berpegang teguh pada tujuan,” tegas Luhut Binsar Pandjaitan.
Baca berita dan informasi menarik lainnya di Google News
(fsy/fsy)
