jurnalistika.id – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) mengaku heran dengan lambannya penanganan kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten.
Menurutnya, aparat kepolisian seharusnya mampu mengungkap siapa dalang di balik pemasangan pagar laut sepanjang 30 kilometer tersebut, mengingat kinerja mereka yang cepat dalam mengusut kasus kriminal.
“Sudah katakan tadi bahwa polisi alhamdulillah dalam waktu dua hari bisa tangkap orang yang dipotong lehernya. Tapi ini 30 kilometer tidak ada yang tahu siapa ini kelewatan,” ungkap JK dalam acara Metro Pagi Primetime, Metro TV, Kamis (30/1/2025).
Baca juga: Ombak Dua Meter Tunda Pembongkaran Pagar Laut Tangerang
Selain JK, Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD juga menyoroti kasus ini. Melalui akun media sosial X, Mahfud mempertanyakan ketegasan aparat penegak hukum.
Menurutnya, kasus pagar laut seharusnya sudah bisa dinyatakan sebagai tindak pidana. Mahfud menegaskan, pemerintah tidak cukup hanya membongkar pagar laut tanpa menindak tegas pihak yang bertanggung jawab.
Di sisi lain, DPR mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk segera mengungkap dalang di balik pemasangan pagar laut tersebut.
Tanggapan Menteri KP
Namun, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku kesulitan menyebut nama-nama pihak yang diduga terlibat tanpa bukti yang kuat.
“Kalau saya nuduh, misalnya PT A, PT B, dan PT C, terus dia bilang buktinya mana. Saya kan susah juga. Nanti saya dituduh lagi seolah-olah melindungi. Kan enggak bisa juga begitu,” kata Trenggono dalam program Metro Hari Ini, Metro TV, Selasa (28/1/2025).
Baca juga: Mahfud MD Tantang Aparat Usut Dugaan Korupsi di Kasus Pagar Laut Tangerang
Kasus pagar laut Tangerang telah menjadi sorotan publik sejak terungkapnya sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di kawasan tersebut.
Meski sertifikat tersebut telah dicabut, publik menuntut kejelasan dan pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang terlibat.
Hingga saat ini, upaya pembongkaran pagar laut masih terus dilakukan, namun penanganan hukum terhadap pelaku utama masih belum jelas.
Masyarakat dan sejumlah pihak mendesak aparat penegak hukum untuk bersikap tegas dan transparan dalam mengungkap kasus ini.
Ikuti dan baca berita Jurnalistika lainnya di Google News, klik di sini.
