jurnalistika.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal usulan pelaku judi online akan mendapat bantuan sosial (bansos) dari pemerintah. Orang nomor satu di Indonesia memastikan bahwa wacana tersebut tidak pernah ada.
“Nggak ada,” kata Presiden Jokowi singkat di sela-sela peninjauan pompanisasi Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu (19/6/2024).
Jokowi juga membantah adanya rencana kebijakan bansos dengan sasaran yang berkaitan dengan pelaku judi online, sebagaimana isu yang berkembang di tengah publik belakangan ini.
Baca juga: Menko PMK Usulkan Keluarga dari Penjudi Online dapat Bansos
Mulanya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Pemko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan korban judi online yang menjadi miskin menjadi tanggung jawab pemerintah. Usulan memasukkan mereka ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pun muncul supaya berhak menerima bansos.
“Kita masukkan di dalam DTKS sebagai penerima bansos, ya,” ucap Muhadjir di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/6) lalu.
“Banyak yang menjadi miskin baru itu menjadi tanggung jawab kita, tanggung jawab dari Kemenko PMK,” sambung Muhadjir.
Ucapan Muhadjir itu lantas menjadi bola liar di tengah masyarakat, sehingga membuatnya mengklarifikasi perkataannya sendiri. Menko mengatakan masyarakat salah mengartikan ucapannya.
“Perlu dipahami ya, jangan dipotong-potong. Kalau pelaku sudah jelas harus ditindak secara hukum karena itu pidana. Nah yang saya maksud penerima bansos itu ialah anggota keluarga seperti anak istri/suami,” katanya setelah Shalat Idul Adha di halaman Kantor Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Menteng, Jakarta, Senin (17/6).
Baca juga: Judi Online: Modus Baru dan Aliran Duit ke Luar Negeri hingga Triliunan
Ia menambahkan gagasan pemberian bansos terhadap korban judi online tersebut menjadi salah satu materi yang diusulkan Kemenko PMK dalam persiapan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Perjudian Online.
Baca berita Jurnalistika lainnya di Google News, klik di sini
