jurnalistika.id – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menyoroti kasus penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) pagar laut di Desa Kohod, Tangerang, Banten.
Dede heran mengapa kasus ini paling banyak terjadi di Desa Kohod, bahkan sampai membuat Kepala Desa setempat mampu membeli mobil mewah Rubicon.
“Kenapa di Desa Kohod paling banyak dibanding dengan desa lain. Bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami saja belum tentu kebeli,” ucap Dede Yusuf dalam rapat dengan Menteri ATR/BPN di Gedung Parlemen, Kamis (30/1/2025).
Baca juga: Enam Pegawai ATR/BPN Dipecat Buntut Polemik Pagar Laut Tangerang
Dede mengungkapkan, dari total 263 bidang tanah seluas 390 hektare yang terdaftar, mayoritas berada di Desa Kohod.
“Agak unik ini, karena Desa Kohod ini hampir mayoritas 263 bidang, 390 hektare ada di situ. Di desa lain malah tidak ada, hanya ada mungkin satu desa yang tiga bidang itu,” kata Dede.
Ia menduga adanya kolusi antara pengusaha dan oknum tertentu yang memudahkan penerbitan sertifikat.
“Ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan,” ujar Dede.
Di sisi lain, Dede mengapresiasi langkah Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, yang telah menindak tegas oknum terlibat.
Baca juga: JK dan Mahfud MD Soroti Lambannya Penanganan Kasus Pagar Laut Tangerang
Sebelumnya, Nusron mengumumkan pencopotan enam pejabat Kantor Pertanahan Tangerang terkait kasus ini.
Kasus pagar laut Tangerang terus menjadi sorotan publik, terutama setelah terungkapnya sertifikat ilegal dan dugaan kolusi yang melibatkan pejabat setempat.
Masyarakat menuntut transparansi dan keadilan dalam penyelesaian kasus ini.
Ikuti dan baca berita Jurnalistika lainnya di Google News, klik di sini
