jurnalistika.id – Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengklaim sejumlah pengusaha menginginkan pemilihan umum (Pemilu) 2024 ditunda.
Klaim itu diungkapkannya saat mengomentari fenomena survei terkait perpanjangan masa jabatan presiden hingga 2027.
Bahlil menilai, alasan kuat pengusaha menginginkan kontestasi politik mundur dari jadwal seharusnya karena mereka masih babak belur.
Atas dasar itu, menurutnya, pemulihan ekonomi jauh lebih prioritas ketimbang pergantian kekuasaan.
“Itu hasil diskusi saya dengan mereka, karena mereka baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan. Ini dunia usaha baru mau naik, langsung ditimpa dengan persoalan politik,” tutur Bahlil di akun Youtube Indikator Politik Indonesia, Senin (10/1/22).
Bahlil mengatakan penundaan pemilu bukan barang baru di Indonesia.
Kala krisis 1998 melanda, pemilihan lebih cepat dari 2002 menjadi 2001, sehingga berdampak ke tahun-tahun setelahnya.
“Kebutuhan bangsa apa? Menyelesaikan pandemi, memulihkan ekonomi? Atau menentukan kepemimpinan baru?” katanya.
Yang Tidak Setuju Tunda Pemilu
Sontak, pernyataan Bahlil itu mendapat beragam kritik. Wakil Ketua Komisi Pemerintahan DPR RI, Luqman Hakim meminta Presiden Jokowi untuk menegurnya.
“Pernyataan Bahlil Lahadalia itu menunjukkan yang bersangkutan tidak paham konstitusi negara ini,” kata Luqman lewat keterangan tertulis, Senin (10/2/22).
Wakil Sekretaris Jenderal PKB ini menjelaskan, konstitusi tidak mengakomodasi perpanjangan masa jabatan Presiden.
Menggunakan alasan ekonomi untuk menunda pergantian presiden, sambungnya, sangat tidak masuk akal dan mengada-ada.
Menurutnya, penyelenggaraan Pemilu justru bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Pemilu di Indonesia tidak pernah menjadi faktor penyebab krisis ekonomi. Jelas itu!” tegas Luqman.
Kemudian, Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi mengkritik keras pernyataan Bahlil. Dia menegaskan, bukan tupoksi Bahlil untuk mengurusi politik.
“Buat Pak Bahlil, Anda itu menteri investasi yang ngurusi investasi ekonomi, bukan investasi politik. Sebaiknya fokus pada tupoksinya di bidang investasi ekonomi tidak usah ngurusi politik,” tegasnya, Senin (10/1/2022).
Achmad mengatakan, sejauh ini belum ada pembahasan terkait perpanjangan masa jabatan presiden.
“Sejauh ini belum ada amandemen terkait masa jabatan presiden maupun DPR,” ujarnya.
Selain itu, Ketua DPP PKB, Daniel Johan juga mengkritik pernyataan Bahlil, menurutnya ada kepentingan di balik keinginan pengusaha untuk perpanjang masa jabatan presiden.
“Pengusaha tentu maunya yang mudah dan praktis apalagi bila bisa bebas pajak tentu akan senang, tapi kan tidak bisa seperti itu negara di jalankan,” tuturnya.
Baca juga: Tol Cisumdawu Beroperasi Juni, Emil: Tak Ada Alasan Kertajati Sepi
