Jurnalistika.id – Komitmen Presiden ketika dilantik periode kedua ialah untuk peningkatan kualitas SDM, Selain itu, langkah dikeluarkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja selanjutnya mewujudkan dengan pembentukan Kementerian Investasi.
Merespon hal tersebut, Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi), Ajib Hamdani mengatakan, bahwa itu strategi Presiden Indonesia.
“Langkah kuda Pak Jokowi,” ungkap Ajib Hamdani saat dikonfirmasi, Senin (12/04/2021).
Baca juga: Tp-sriwijaya-tancap-gas-untuk-pembagunan-di-sumbagsel-pada-rapat-pleno-1
Lanjut, Ajib Hamdani menjelaskan, bahwa Kementerian Investasi, yang diharapkan menjadi pemecah kebuntuan dan bottlenecking investasi menjadi bagian langkah nyata pemerintah untuk mendorong debirokratisasi, dan tercipta iklim investasi yang lebih business friendly, serta untuk menopang gagasan transformasi ekonomi, membuat nilai tambah atas komoditas-komoditas strategis Indonesia.
Dirinya juga percaya, bahwa dengan ditopang oleh komitmen deregulasi melalui UU Omnibus Law, maka lengkaplah amunisi untuk menarik investasi.
“Investasi, sebagai penopang lebih dari 30% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, harus mendapat dorongan regulasi yang bisa mengakselerasi eksekusi di lapangan,” tutur Ajib.
Baca juga: Kisruh-musda-hipmi-bengkulu-gubernur-serahkan-putusan-ke-bpp-hipmi
Ia juga mencermati pada tahun 2020, target investasi 817,2 trilyun, bisa tercapai sebesar 101,1%, yaitu sebesar 826,3 trilyun.
“Sebuah pencapaian yang positif di kala keterbasan iklim ekonomi yang tidak kondusif dengan adanya pandemi Covid-19 yang menghantam Indonesia dan seluruh belahan dunia,” ujarnya.
Dirinya juga menambahkan, dengan target investasi pada tahun 2021 sebesar 900 trilyun, ini adalah target yang relatif achievable, dengan beberapa catatan. Salah satunya adalah penguatan infrastruktur penarik investasi. Kementerian Investasi menjadi sebuah jawaban di saat yang tepat.
“Kondisi pandemi yang membuat konstraksi ekonomi berkepanjangan, sampai terbentuknya herd immunity ke depan, sisi permintaan masih harus ditopang oleh pemerintah dan sisi supply harus terus diberikan insentif. Investasi harus menjadi salah satu penopang PDB dan pertumbuhan ekonomi yang bisa diandalkan,” tambahnya.
“Langkah kuda Pak Jokowi untuk terus menggerakan ekonomi dalam negeri,” pungkasnya.
Baca juga: Rakerwil-smsi-tangsel-untuk-lebih-aktif-dan-integritas