jurnalistika.id – Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ali Fikri membantah pihaknya telah menargetkan Menteri Pertanian (Mentan) RI Syahrul Yasin Limpo sebagai tersangka dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Ia pun meminta untuk menghentikan narasi yang berkembang di tengah publik tersebut.
“Kami ingin sampaikan setop narasi itu, setop asumsi itu. Karena kami pastikan yang KPK lakukan adalah berdasarkan kecukupan alat bukti,” kata Ali Fikri di Jakarta, Kamis, (15/6/2023).
Ali pun menegaskan, bahwa penyelidikan dugaan korupsi yang tengah dijalankan pihaknya itu dilakukan di Kementerian Pertanian. Bukan berharap Mentan Syahrul Yasin Limpo menjadi tersangka.
“Saya perlu garis bawahi, di Kementerian Pertanian begitu ya, supaya tidak ada salah paham atau pahamnya yang salah,” ujarnya.
“Karena kami membaca di pemberitaan ada pihak-pihak tertentu yang sengaja kemudian seolah-olah KPK menargetkan seorang menteri kan begitu. Ataupun dikaitkan dengan politik,” sambungnya.
Adapun mengenai penyelidikan di Kementerian Pertanian. Menurut Ali, KPK sudah mulai menjalankannya sejak awal 2023 lalu.
Syahrul Yasin Limpo Dipanggil KPK
Lebih lanjut, Ali membenarkan lembaga antirasuah telah melayangkan undangan kepada Yasin Limpo agar datang ke KPK pada Jumat (16/6) hari ini. Tujuannya berkaitan dengan penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian.
“Benar, dijadwalkan untuk hadir besok Jumat (16/6) pukul 09.30 WIB di Gedung Merah Putih KPK,” kata Ali, dikutip dari Antara.
Baca juga: Diterpa Kasus Korupsi, Mahfud MD Sebut Jaringan Tower BTS Mulai Tersambung
Selain itu, Ali juga memastikan KPK telah mengirim surat undangan permintaan keterangan kepada Syahrul Limpo. Pihaknya berharap yang bersangkutan bisa hadir memenuhi undangan tersebut.
“Informasi yang kami peroleh, surat sudah dikirim ke yang bersangkutan,” tuturnya.
KPK Targetkan Mentan Jadi Tersangka
Sebelumnya, beredar kabar bahwa KPK telah menjadikan Mentan Yasin Limpo sebagai target tersangka dugaan korupsi. Narasi tersebut kemudian berkembang dan beberapa pihak mengaitkannya dengan politik.
Dengan adanya bantahan dari pihak KPK maka sekaligus akan menjawab isu tersebut. Kendati demikian, kasus di Kementan akan berlanjut dan perkembangan akan disampaikan ke publik.
Baca berita Jurnalistika lainnya di Google News, klik di Sini.
(arn/red)
