jurnalistika.id – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mendukung tentara yang mencari penghasilan tambahan lewat bisnis. Sebab menurutnya, saat ini banyak anggota TNI mencari penghasilan tambahan dengan menjadi ojek online (ojol).
Maruli menjelaskan selama tidak menganggu tugasnya sebagai prajurit, anggota berbisnis tidak perlu dilarang. Mengingat saat ini kebutuhan ekonomi para prajurit TNI tidak sedikit, salah satunya kebutuhan biaya pendidikan bagi anak-anaknya.
“Sepanjang tidak mengganggu tugas pokok prajurit, ya tidak boleh dilarang. Kebutuhan ekonomi prajurit kita sangat besar, termasuk biaya pendidikan anak-anaknya,” kata Maruli di Markas Besar Angkatan Darat, Jakarta, Senin (22/7/2024).
“Asalkan mereka hadir dalam tugas dan berkinerja baik, berkendara selama beberapa jam untuk layanan taksi daring seharusnya baik-baik saja,” sambungnya.
Baca juga: Presiden Umumkan Gaji ASN, TNI/Polri Naik 8 %, Pensiunan 12 %
Meskipun demikian, ia menegaskan pentingnya mematuhi aturan yang ada. Seperti datang ketika apel pagi dan petang, jika tidak maka akan dimarahi oleh atasannya .
“Ada apel pagi kita, silakan lihat. Satu orang hilang saja ketahuan itu, nggak mungkin izin ngojek,” ujarnya.
Pembahasan mengenai regulasi ini sedang berlangsung di DPR dan pemerintah terkait RUU Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Mengenai usulan TNI boleh berbisnis, menurut Maruli, harus dibahas soal poin-poin pembatasan dalam hal berbisnis tersebut.
Namun, jika nantinya dalam undang-undang tetap tidak diperbolehkan, Maruli memastikan TNI AD bakal mematuhi aturan tersebut.
Selain itu, KSAD juga memastikan institusinya tidak akan menoleransi jika ada anggota TNI yang berbisnis ilegal.
“Kalau bisa dibikin koridor ya, kita kerjakan. Kalau memang UU-nya mengatakan tidak boleh ya sudah tidak usah berbisnis,” kata Maruli.
Baca berita Jurnalistika lainnya di Google News, klik di sini
