jurnalistika.id – Kualitas udara yang buruk di Jabodetabek beberapa hari belakangan ini menjadi perhatian Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, hal ini akibat dari kemarau panjang, pembuangan emisi dari transportasi, dan juga aktivitas industri di Jabodetabek.
“Selama satu pekan terakhir kualitas udara di Jabodetabek sangat-sangat buruk, dan tanggal 13 Agustus 2023 kemarin indeks kualitas udara di DKI Jakarta di angka 156 dengan keterangan ‘tidak sehat’,” kata Jokowi dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Senin (14/08/2023), dilansir dari situs Setkab.
Merespon kualitas udara yang mengkhawatirkan itu, Jokowi memberikan empat instruksi atau arahan yang perlu dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait. Instruksi itu terdiri dari arahan jangka pendek dan jangka panjang.
Instruksi Presiden Jokowi Respon Kualitas Udara Buruk
Dalam jangka pendek, Jokowi meminta seluruh jajaran terkait untuk secepatnya melakukan intervensi yang dapat meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek. Misalnya, rekayasa cuaca hingga ruang terbuka hijau (RTH) agar diperbanyak.
“Rekayasa cuaca untuk memancing hujan di kawasan Jabodetabek, dan menerapkan regulasi untuk percepatan penerapan batas emisi Euro 5 dan Euro 6, khususnya di Jabodetabek. Kemudian perbanyak ruang terbuka hijau dan tentu saja ini memerlukan anggaran, siapkan anggaran,” kata Jokowi.
“Dan jika diperlukan kita harus berani mendorong untuk banyak kantor melaksanakan hybrid working: work from office, work from home,” sambungnya.
Untuk jangka menengah, Ia meminta jajarannya untuk konsisten melaksanakan kebijakan mengurangi penggunaan kendaraan berbasis fosil. Selain itu, Jokowi juga meminta agar segera beralih ke transportasi massal, seperti lintas raya terpadu (LRT) dan moda raya terpadu (MRT).
“Saya kira bulan ini LRT segera dioperasionalkan, MRT juga sudah beroperasi, kemudian kereta cepat bulan depan juga sudah beroperasi dan juga percepatan elektrifikasi kendaraan umum dengan bantuan pemerintah,” ujarnya.
Sementara untuk jangka panjang, Jokowi menekankan perlunya penguatan aksi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. “Harus dilakukan pengawasan kepada sektor industri dan pembangkit listrik, terutama di sekitar Jabodetabek,” tegasnya.
Selain itu, Presiden juga menekankan pentingnya upaya edukasi terhadap seluruh komponen masyarakat. “Yang terakhir, mengedukasi publik yang seluas-luasnya,” tandasnya.
Baca berita Jurnalistika lainnya di Google News, klik di Sini.
