Mahasiswa Bakal Demo Hingga 20 Februari 2025

jurnalistika.id – Gelombang aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap yang diinisiasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dipastikan berlanjut hingga puncaknya pada 20 Februari 2025.

Demonstrasi akan kembali digelar di Jakarta sebagai bentuk protes atas belum dipenuhinya tuntutan mereka dalam aksi sebelumnya.

Koordinator Pusat BEM SI, Herianto, menyatakan aksi mahasiswa merupakan respons atas sikap pemerintah yang tidak menggubris tuntutan mahasiswa dalam aksi demonstrasi yang telah digelar sebelumnya.

“BEM SI sesuai surat instruksi yang telah kami keluarkan akan ada aksi terpusat di Jakarta di hari Kamis untuk menanggapi aksi-aksi sebelumnya, poin-poin tuntutan kita yang tidak direspons sama pihak pemerintah,” kata Herianto saat dihubungi, Selasa (18/2/2025).

Baca juga: Bikin Hati Bergetar! Ini Potret Lautan Mahasiswa Aksi Indonesia Gelap Jakarta

Rencana aksi ini juga akan melibatkan massa dari berbagai daerah di luar Jakarta yang akan turun ke ibu kota guna menyuarakan tuntutan mereka. Namun, jumlah pasti peserta aksi belum dapat dipastikan karena masih menunggu hasil koordinasi teknis lapangan.

“Terkait massa aksi kami belum bisa pastikan karena Rabu besok (hari ini) akan ada teklap (teknik lapangan) buat pembahasan aksi secara teknis di lapangan,” ujarnya.

Aksi yang akan digelar pada 20 Februari mendatang disebut sebagai puncak kemarahan mahasiswa akibat tidak adanya tanggapan dari pemerintah terhadap berbagai isu yang mereka suarakan.

“Itu akan menjadi puncak kemarahan mahasiswa ketika belum ada tanggapan terkait poin-poin tuntutan kita kemarin,” tegasnya.

13 Poin Tuntutan

Sebelumnya, pada Senin (17/2), ratusan mahasiswa telah menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan 13 tuntutan utama kepada pemerintah.

Baca juga: “Indonesia Gelap”: Ribuan Mahasiswa Turun ke Jalan Tolak Kebijakan Pemerintah

Tuntutan tersebut dibacakan oleh Koordinator Humas UPNVJ Bergerak sekaligus Jenderal Lapangan Aksi, Bagas Wisnu, yang meminta pemerintah segera bertindak atas permasalahan yang disoroti oleh mahasiswa.

“Kami menyerukan kepada Presiden Prabowo dan jajarannya untuk segera mengambil langkah konkret dalam menanggapi berbagai persoalan yang kami angkat dalam aksi ini. Jika tidak, maka aksi serupa akan terus berlanjut di berbagai daerah di seluruh Indonesia,” ujar Bagas.

Berikut 13 tuntutan yang diajukan mahasiswa dalam aksi Indonesia Gelap:

1. Ciptakan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan.
2. Cabut proyek strategis nasional bermasalah, wujudkan reforma agraria sejati. Menurut mereka, Proyek Strategis Nasional (PSN) kerap menjadi alat perampasan tanah rakyat. Kami menuntut pencabutan PSN yang tidak berpihak pada rakyat dan mendorong pelaksanaan reforma agraria sejati.
3. Tolak revisi Undang-Undang Minerba, revisi Undang-Undang Minerba hanya menjadi alat pembungkaman bagi rezim untuk kampus-kampus dan lingkungan akademik ketika bersuara secara kritis.
4. Hapuskan multifungsi ABRI. Sebab, keterlibatan militer dalam sektor sipil berpotensi menciptakan represi dan menghambat kehidupan yang demokratis.
5. Sahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat. Masyarakat adat membutuhkan perlindungan hukum yang jelas atas tanah dan kebudayaan mereka.
6. Cabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang dinilai sebagai ancaman terhadap kepentingan rakyat, termasuk dalam sektor pendidikan dan kesehatan.
7. Evaluasi penuh program makan bergizi gratis. Program ini harus dievaluasi agar tepat sasaran, terlaksana dengan baik, dan tidak menjadi alat politik semata.
8. Realisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen. Kesejahteraan akademisi harus diperhatikan demi peningkatan kualitas pendidikan tinggi dan melindungi hak-hak buruh kampus.
9. Desak Prabowo Subianto untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Perampasan Aset. Korupsi adalah permasalahan mendesak yang harus segera diatasi melalui kebijakan tegas untuk memberantas kejahatan ekonomi dan korupsi.
10. Tolak revisi Undang-Undang TNI, Polri, dan Kejaksaan. Revisi ini dinilai berpotensi menguatkan imunitas aparat dan melemahkan kontrol terhadap institusi keamanan negara.
11. Efisiensi dan rombak Kabinet Merah Putih. Borosnya anggaran serta kinerja pejabat yang tidak bertanggung jawab harus segera ditindaklanjuti dengan perombakan pejabat bermasalah.
12. Tolak revisi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang tata tertib. Revisi tersebut dinilai bermasalah dan berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan di dalam lembaga legislatif.
13. Reformasi Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian harus direformasi secara menyeluruh untuk menghilangkan budaya represif dan meningkatkan profesionalisme.

Aksi ini tidak hanya menjadi panggilan bagi mahasiswa, tetapi juga bagi masyarakat luas untuk mengawal jalannya pemerintahan dan memastikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Demonstrasi yang direncanakan pada 20 Februari mendatang diperkirakan akan semakin besar seiring dengan meningkatnya tekanan dari mahasiswa terhadap pemerintah.

Ikuti dan baca berita Jurnalistika lainnya di Google News, klik di sini