jurnalistika.id – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bersama Koalisi Masyarakat Sipil kembali menggelar puncak aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap pada Jumat (21/2/2025).
Demonstrasi ini akan dilakukan di berbagai kota, termasuk Jakarta dan Surabaya, sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan rakyat.
Koordinator BEM SI, Anas Rabbani, menyatakan bahwa aksi di Jakarta akan dimulai pukul 13.00 WIB, dengan titik kumpul di Taman Ismail Marzuki (TIM).
Baca juga: BAYAR POLISI Trending di X, Protes Netizen Atas Dugaan Intimidasi Terhadap Sukatani
Massa kemudian akan melakukan longmarch menuju kawasan dekat Istana Kepresidenan untuk menyuarakan tuntutan mereka.
“Aksi Indonesia Gelap dari TIM ke Istana, jam 1. Atas nama koalisi masyarakat sipil, ada 30 lebih organisasi yang tergabung, tuntutan sama,” ujar Anas kepada wartawan.
Aksi ini merupakan kelanjutan dari demonstrasi maraton sejak Senin (17/2/2025), yang berlangsung di berbagai daerah.
Tuntutan: Cabut Inpres, Tolak Dwifungsi TNI-Polri, dan Evaluasi Kebijakan
Para demonstran membawa beberapa tuntutan utama, di antaranya:
- Mencabut Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025
- Meningkatkan transparansi dalam pembangunan dan penggunaan pajak rakyat
- Evaluasi besar-besaran program makan bergizi gratis
- Menolak revisi UU Minerba yang dinilai menguntungkan oligarki tambang
- Menolak dwifungsi TNI-Polri karena dianggap mengancam demokrasi
- Mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset
- Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan secara nasional
Aksi serupa juga digelar di Surabaya, di mana massa berkumpul di depan Gedung DPRD Jawa Timur. Korlap aksi, Thanthowy Syamsuddin, menegaskan gerakan ini merupakan reaksi terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai semakin otoriter dan pro-oligarki.
“Tuntutan aksi #INDONESIAGELAP ini didasarkan pada kajian data dan fakta yang kuat. Gerakan ini mendesak pemerintah dan DPR untuk segera bertindak demi kepentingan rakyat, bukan oligarki. Masyarakat sipil akan terus mengawal dan memastikan demokrasi tetap berada di jalur yang benar,” tegasnya.
Baca juga: Netizen Kecam Dugaan Intimidasi Sukatani, Ajak Nyanyi Rame-Rame
Selain tuntutan yang sudah disuarakan di aksi sebelumnya, demonstran di Surabaya juga menambahkan desakan agar pemerintah segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, serta menolak revisi UU TNI dan Polri yang dianggap mengancam reformasi dan supremasi sipil.
Dengan semakin luasnya aksi ini, tekanan terhadap pemerintah pun semakin besar. Masyarakat sipil berjanji akan terus mengawal isu-isu ini hingga tuntutan mereka mendapat respons nyata dari pihak berwenang.
Ikuti dan baca berita Jurnalistika lainnya di Google News, klik di sini.
