jurnalistika.id – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) melakukan demonstrasi. Menurut Koordinator Media BEM SI 2022, Luthfi Yufrizal ada 4 tuntutan yang mereka suarakan pada aksi hari Senin, 11 April 2022.
Pertama, mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat bukan aspirasi partai.
Kedua, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menjemput aspirasi rakyat sebagaimana aksi massa yang telah dilakukan dari berbagai daerah dari tanggal 28 Maret 2022 sampai 11 April 2022.
Ketiga, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amandemen, bersikap tegas menolak penundaan pemilu atau masa jabatan tiga periode.
Keempat, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan mahasiswa kepada presiden yang sampai saat ini belum terjawab.
Hukum Melakukan Aksi Unjuk Rasa
Ulama kharismatik asal Rembang, K.H Ahmad Bahauddin Nursalim atau Gus Baha sebelumnya pernah mengatakan tentang hukum melakukan demonstrasi.
Mengutip kanal YouTube NU Online, Gus Baha menjelaskan pandangannya untuk menjawab pertanyaan seputar hukum melakukan demonstrasi.
Gus Baha terlebih dahulu menjelaskan bahwa demonstrasi memiliki makna pokok berupa memperlihatkan. Dalam Islam sendiri hukum demonstrasi itu sangat fleksibel. Bisa boleh dan bisa berujung pada keharaman.
“Demonstrasi itu kan makna pokoknya itu memperlihatkan. Sehingga kan dalam Islam itu fleksibel. Asal itu tidak merugikan orang lain, tidak anarkis, tidak madharat bagi kelompok lain tentu boleh,” jelas Gus Baha.
Sembari mengutip surat Al-Baqarah ayat 251, Gus Baha menyatakan segala jenis kekuatan itu hendaknya ada yang mengontrolnya, dan bentuknya bisa bermacam-macam. Termasuk demonstrasi sebagai bentuk kontrol.
Demonstrasi sebagai Upaya Kontrol terhadap Kekuasaan
“Karena begini ya, di Al-Qur’an ada ayat wa laula daf’ullahin naasa ba’dlohum biba’dlin lafasadatil ardl (Al-Baqarah ayat 251 ,red). Jadi kekuatan apapun itu harus dikontrol. Tentu kontrol itu macam-macam. Tapi saya ulangi lagi, jangan anarkis, jangan melakukan yang sesuatu yang kontra produktif,” tegasnya.
Mengenai perbedaan pendapat tentang hukum melakukan demonstrasi, Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini mengatakan bahwa perbedaan itu sudah biasa dalam fiqih.
“Kalau demo yang diharamkan oleh sebagian ulama itu adalah demo yang anarkis, sedangkan yang diperbolehkan itu maknanya yang tertib. Itu biasa di hukum fiqih,” ungkapnya.
“Artinya kalau demonstrasi itu dengan makna mengutarakan pendapat, dengan cara yang dijamin konstitusi. Itu kan normal-normal saja dan tidak ada masalah. Jadi saya rasa seperti itu,” pungkasnya.
