jurnalistika.id – Sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Pamulang (Unpam) melakukan sosialisasi bertema “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pinjaman Online Ilegal Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998”.
Kegiatan sosialisasi dalam rangka pengabdian kepada masyarakat (PKM) itu dilaksanakan di SMK Islam Permatasari 1, Jl. Raya Sukamanah No. 123, Taman Sari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor pada 28 sampai 31 Mei 2022.
Ketua pelaksana, Muhamad Richzan Fauzi mengatakan, pesatnya pertumbuhan penyedia layanan pinjam-meminjam uang berbasis online tidak seimbang dengan edukasi kepada masyarakat. Karena itu, kata dia, berbagai risiko bermunculan dari bermacam pinjaman online tersebut.
“Seperti potensi kebocoran data pribadi pengguna yang dapat kemudian disalahgunakan oleh perusahaan atau pihak lain,” ujar Richzan dalam keterangannya.
Ia menambahkan, di Indonesia sendiri, Financial Technology (Fintech) berjenis peer-to-peer lending sedang naik daun. Terbukti dengan banyak peminatnya.
Maraknya praktik pinjaman online baik legal maupun ilegal tersebut, disebabkan kondisi ekonomi yang sulit akibat pandemi Covid-19.
“Juga perilaku masyarakat digital yang konsumtif serta lemahnya regulasi baik dari sistem pengawasan hingga penegakan hukum,” sambungnya.
Untuk itu, dalam pelaksanaan PKM, mahasiswa Unpam memaparkan materi mengenai cara menghindari perilaku dari pinjaman online dan berbagai edukasi kepada para siswa mengenai bagaimana dampak dari sebuah pinjol.
Kegiatan tersebut dilakukan oleh 3 orang mahasiswa Fakultas Hukum Unpam yang dibimbing oleh Ibu Henlia Peristiwi Rejeki, S.H.,M.H.,. Adapun peserta sosialisai ialah oleh 30 siswa dan jajaran Staff SMK Islam Permatasari 1.
Sementara itu, Bidang Kesiswaan SMK Islam Permatasari 1, Lilis, S.E, mengapresiasi kegiatan PKM yang dilaksanakan oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang tersebut.
“Para Siswa & Siswi mendapatkan pengetahuan tentang Perlindungan Hukum dan Dampak-dampak dari Pinjaman Online dan sadar akan hukum dan tau bagaimana mereka juga mendapatkan hak perlindungan hukum,” tandasnya.
Baca berita dan informasi lainnya di Google News
