jurnalistika.id – Mantan Menkopolhukam Mahfud MD meminta pemerintah mempertimbangkan suara publik terkait polemik Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Ia berpandangan hitungan Tapera yang memotong gaji karyawan sebesar 3 persen per bulan untuk simpanan tidak masuk akal.
“Kalau tidak ada kebijakan jaminan betul-betul akan mendapatkan rumah dari Pemerintah bagi penabung, maka hitungan matematisnya memang tidak masuk akal,” kata Mahfud lewat akun X (dulunya Twitter) pribadinya @mohmahfudmd, Kamis (30/5/2024).
Pemerintah perlu betul2 mempertimbangkan suara publik ttg Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Kalau tdk ada kebijakan jaminan betul2 akan mendapat rumah dari Pemerintah bagi penabung, maka hitungan matematisnya memang tidak masuk akal. Misanya: Orang yg mendapat gaji Rp 5 jt/bln…
— Mahfud MD (@mohmahfudmd) May 30, 2024
Mahfud kemudian mencontohkan bagi pekerja yang memiliki gaji Rp5 juta per bulan. Secara hitungan dengan gaji itu, pekerja hanya mendapatkan sekitar Rp100 juta dalam periode 30 tahun menabung.
Baca juga: Gaji Komisioner Tapera Jadi Sorotan Saat Gaji Pekerja Bakal Dipotong 3 Persen
Bahkan orang dengan gaji di atas Rp10 juta per bulan hanya akan mengumpulkan sekitar Rp225 juta setahun. Sementara menurut Mahfud, jumlah yang terkumpul itu tidak akan dapat membeli rumah meski ditambah bunganya, terlebih 30 tahun yang akan datang.
“Sekarang pun sulit mendapat rumah dengan uang Rp225 juta,” ujar Mahfud.
Adapun bagi pekerja dengan gajinya Rp15 juta, Mahfud menyarankan agar dibiarkan untuk mengambil kredit perumahan (KPR) sejak sekarang ke bank-bank pemerintah.
“Mungkin jatuhnya malah lebih murah daripada menabung 3 persen per bulan,” ungkap Mahfud.
“Apa ada kebijakan yang menjamin para penabung untuk betul-betul mendapat rumah? Penjelasan tentang ini yang ditunggu publik,” sambungnya.
Baca berita Jurnalistika lainnya di Google News, klik di sini.