jurnalistika.id – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di Istana Merdeka, Jakarta.
Peluncuran badan baru ini ditandai dengan penandatanganan Undang-Undang (UU) No 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola BPI Danantara.
Adanya Danantara menandai babak baru dalam pengelolaan aset dan investasi BUMN di Indonesia.
“Pada hari ini, Senin 24 Februari 2025, saya selaku Presiden Republik Indonesia menandatangani UU No 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan PP Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola BPI Danantara,” ujar Prabowo dalam sambutannya.
Selain itu, Presiden juga menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 30 Tahun 2025 tentang pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Danantara.
Mengenal Danantara
BPI Danantara adalah badan yang dibentuk untuk mengelola dividen dan aset BUMN. Tugas utamanya adalah meningkatkan dan mengoptimalkan investasi serta operasional BUMN, termasuk sumber pendanaan lainnya.
Badan ini akan bekerja sama dengan Menteri BUMN untuk membentuk dua entitas utama: Holding Investasi dan Holding Operasional.
Baca juga:Menteri ATR/BPN Tegaskan Pencabutan SHGB pagar laut Tangerang
Holding Investasi bertugas mengelola dividen dan memberdayakan aset BUMN. Sementara Holding Operasional fokus pada pengawasan kegiatan operasional BUMN.
BPI Danantara memiliki kewenangan luas, termasuk mengelola dividen dari Holding Investasi, Holding Operasional, dan BUMN lainnya.
Badan besutan Prabowo ini juga berhak menyetujui penambahan atau pengurangan penyertaan modal di BUMN, mengelola pinjaman, serta mengagunkan aset dengan persetujuan Presiden.
Tak sampai situ, Danantara dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan nilai aset melalui berbagai bentuk kemitraan.
Struktur dan Tugas Dewan Pengawas
Dewan Pengawas Danantara terdiri dari Menteri BUMN sebagai Ketua merangkap anggota, perwakilan Kementerian Keuangan, serta pejabat negara atau pihak lain yang ditunjuk oleh Presiden.
Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.
Tugas utama Dewan Pengawas adalah mengawasi kinerja Badan Pelaksana, mengevaluasi pencapaian indikator kinerja, serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Presiden.
Syarat Anggota Badan Pelaksana
Berdasarkan UU BUMN terbaru, anggota Badan Pelaksana Danantara harus memenuhi sejumlah persyaratan ketat, antara lain:
- Warga negara Indonesia
- Sehat jasmani dan rohani
- Berusia maksimal 70 tahun saat pengangkatan pertama
- Tidak terafiliasi dengan partai politik
- Memiliki pengalaman di bidang investasi, ekonomi, keuangan, atau manajemen perusahaan
- Tidak pernah dipidana atau dinyatakan pailit
Target dan Peran Strategis Danantara
Prabowo menyebut Danantara sebagai lembaga yang akan mengelola aset BUMN senilai ribuan triliun rupiah. Dengan aset kelolaan mencapai US900miliar (setaraRp14.647triliun), Danantara digadang−gadang menjadi“superholding” yang membawahi lebih dari 60 BUMN di Indonesia.
Padatahun2023, BUMN Indonesia tercatat memiliki aset gabungan senilai US900 miliar (setaraRp14.647triliun).
Dalam forum World Government Summit di Dubai, Prabowo menjelaskan bahwa Danantara akan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara ke dalam proyek-proyek berkelanjutan dan berdampak tinggi.
Sektor yang menjadi prioritas meliputi energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, dan produksi pangan. Proyek-proyek ini diharapkan berkontribusi pada target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8%.
Danantara vs Sovereign Wealth Fund Global
Sebagai sovereign wealth fund (SWF), Danantara akan mengikuti jejak negara-negara seperti Singapura, China, dan Norwegia yang sukses mengelola aset negara melalui SWF.
Temasek Holdings Singapura, misalnya, memiliki portofolio senilai S389 miliar per Maret2024. Sementara China Investment Corporation (CIC) mengelola aset senilai US389 miliar per Maret 2024.
Norges Bank Investment Management Norwegia bahkan memiliki aset kelolaan mencapai US$1,8 triliun.
Prabowo menegaskan Danantara akan menjadi alat strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. “Ini adalah uang anak-anak dan cucu-cucu kita. Nilainya hampir US$980 miliar,” ujarnya dalam pidato HUT ke-17 Partai Gerindra di Bogor.
Danantara Disorot Publik
Meski mendapat dukungan luas, Danantara juga menghadapi sejumlah tantangan. Darmadi Durianto, anggota DPR dari partai oposisi, menyoroti inefisiensi BUMN saat ini.
“Banyak aset yang menganggur, birokrasi yang panjang, dan faktor-faktor ini membuat BUMN tidak bisa bergerak cepat,” ujarnya.
Menurutnya, Danantara adalah solusi tercepat untuk mendorong perekonomian dan membiayai investasi strategis.
Pada tahun 2025, Danantara akan menerima dana awal sebesar US$20 miliar yang akan dialokasikan untuk 15-20 proyek prioritas. Dana ini diperoleh dari pemotongan anggaran dan peningkatan dividen BUMN.
Kehadiran Danantara menandai era baru dalam pengelolaan aset dan investasi BUMN di Indonesia. Namun, keberhasilan Danantara akan sangat bergantung pada implementasi yang transparan, akuntabel, dan bebas dari kepentingan politik.
Ikuti dan baca berita Jurnalistika lainnya di Google News, klik di sini
