Jurnalistika.id – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Teknik(Komfaktek) cabang Ciputat melakukan aksi demo terkait transparansi anggaran penanganan Covid-19 di Tangerang Selatan, Senin (13/07/2020).
Krisis transparansi anggaran yang terjadi membuat mahasiswa-mahasiswa melakukan kritik keras kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Dengan anggaran sejumlah 151 miliar dan baru diserap 24 miliar, anggaran tersebut bentuknya BTT (Biaya Tidak Terduga) berasal dari APDB tahun 2020.
Dari penyerapan anggaran yang mencapai 24 miliar, Pemkot Tangsel tidak menginformasikan rincian anggaran yang di gunakan, dengan anggaran yang tidak ke publish menjadikan rentan disalah gunakan.
Doni Nuryana selaku Kordinator Lapangan (Korlap) menjelaskan, bahwa dana APBD yang diserap sejumlah 24 miliar yang diperuntukan untuk penanganan Covid-19 tidak secara transparansi diberitahukan kepada masyarakat secara keseluruhan.
“Ini masalahnya, seharusnya Pemkot bisa mempublikasikan rincian anggaran secaran realtime dan berkala hingga masyarakat bisa mengakses,” ujar Doni saat diwawancara tim Jurnalistika
“Kami akan mengadakan aksi dengan masa yang lebih banyak lagi jika mana tuntutan kita tidak ditanggapi,” imbuhnya
Tuntutan dalam Aksi Transparansi Anggaran Covid-19 sebagai berikut:
- Mendesak Pemerintah Kota Tangerang Selatan melakukan transparansi anggaran BTT (Biaya Tidak Terduga) yang berasal dari APBD Pemkot Tangsel 2020 hasil refocusing.
- Mendesak Pemerintah Kota Tangerang Selatan mempublikasikan rincian pengunaan anggaran BTT secara berkala dan dapat di akses dengan semudah-mudahnya.
- Mendesak DPRD Kota Tangerang Selatan memaksimalkan fungsi pengawasannya dalam mengawasi penggunaan anggaran untuk penanganan Covid-19.
Selain itu, Muhammad Nurul Falah selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam(HMI) Komisariat Teknik(Komfaktek) cabang Ciputat mengatakan, seharusnya sudah ada laporan yang dibuat oleh Pemkot Tangsel terkait penggunaan anggaran penanganan Covid-19, terutama setiap OPD yang mengajukan untuk anggaran Covid-19 harus laporan terkait penggunaannya
“Anggaran ini sangat fatal, karena dari anggaran ini kita bakal tahu sistematis atau penyelenggaran PSBB ini, sekarang terkait korban dan penyelenggaraan ini gak jelas. Ketika anggaran transparan, PSBB itu akan benar-benar maksimal, rakyatpun bisa bekerja sama jika Pemerintahnya transparan,” kata Falah
“Anggaran harus transparan, bisa di akses dengan mudah oleh semua masyarakat. terkait sistem PSBB, pemerintah harus membuat sistem yang sistematis, dalam arti ketika sistemnya sistematis, PSBB ini tak akan lama, dan mahasiswa, rakyat serta pemerintah bisa bekerja makan,” imbuhnya
Sementara, Benyamin Davnie selaku Wakil Walikota Tangerang Selatan menanggapi demo pada hari ini, dia menyampaikan bahwa akan disampaikan ke Inpektorat, selanjutnya ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kesehatan serta Dinas Sosial.
“Yang disampaikan oleh pendemo, disampaikan ke Inpektora, selajutnya Badan Penaggulangan Bencana Daerah, Dinas Kesehatan serta Dinas Sosial,” kata Benyamin melalui pesan WA
