Jurnalistika.id – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Besar Mahasisa Universitas mathlaul Anwar Banten ( UNMA) Banten melakukan Aksi demonstrasi Pada Selasa (16/06/2020), di Gedung baru Rektorat Unma.
Aksi ini digelorakan mahasiswa atas kebijakan kampus yang masih memberatkan pembayaran UKT saat masih Pandemi.
Muhamad Abdullah sebagai koordinator lapangan aksi dan juga mahasiswa Fakultas Hukum & Sosial UNMA Banten menyebutkan, di tengah wabah Covid-19 melanda mengakibatkan pembelajaran dialihkan ke sistem daring. Namun sampai saat ini tidak ada kontrol dari pihak kampus sehingga tidak berjalan dengan baik.
“Dari bokbroknya sistem daring yang dilaksanakan dengan penuh kebecaandaan, maka kami menuntut agar UKT dipotong sebesar 50% adapun bagi mahasiswa yg belum bisa membayar itu bisa di tangguhkan. Agar mahasiswa bisa mengakses pembelajaran dan UAS nanti dengan lancar, BANK aja bisa ditangguhkan masa untuk mengakses pendidikan engga,” tutur Abdullah.
“Kebijakan Kampus saat ini masih Memegang erat jiwa Industrialisasi, idealnya Pada Saat pandemi ini kami menunggu kebijakan yang memang bisa meringankan beban biaya Kuliah. Beban orangtua yang perekonomian nya terdampak. Kami mengusulkan agar ada pemotongan uang kuliah sebesar 50%, kalau tidak dipotong, setidaknya ada relaksasi pembayaran UKT selama satu tahun atau setidaknya 6 bulan,” lanjutnya.
Dalam Aksi tersebut mahaiswa juga mengkritik kebijakan pihak kampus dalam pengembilan keputusan tentang merencanakan pembangunan dalam waktu dekat.
Bijaknya memang universitas tidak mengambil keuntungan atau merencanakan pembangunan dalam waktu dekat. Melihat keadaan yang ada, tidak elok rasanya tetap memaksakan mahasiswa membayar dengan penuh. Dititik ini, logika kapitalisme harus dikesampingkan dan mengedepankan kemanusiaan.
Memotong atau menggratiskan UKT seharusnya bukanlah beban bagi universitas. Universitas pun terkena dampak dari corona, dan harusnya terlintas juga di pikiran mereka bagaimana dampaknya ke mahasiswa. Pembangunan atau hal lain yang tidak mendesak harusnya tidak menjadi alasan untuk memaksa mahasiswa membayar penuh.
Mahasiswa yang menggelar aksi ini dengan membakar ban dan selesai saat ditemui oleh pihak Rektorat, mahasiswapun mengungkapkan tuntutan nya di depan Pengurus Rektorat.
