jurnalistika.id – Gedung DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) disambangi puluhan massa dari Perkumpulan Kepala Sekolah Swasta (PKSS), Rabu (9/8/2023). Mereka melakukan aksi demo damai terkait polemik sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2023.
Ketua PKSS Tangsel, Eko Pranoto menyampaikan maksud kedatangan pihaknya untuk mengingatkan para legislator. Salah satunya agar anggota dewan menjalankan fungsi pengawasan terkait pelaksanaan PPDB.
Eko mensinyalir, banyak kepentingan yang bermain dalam seleksi PPDB SMP di Tangsel. Ia mengaku telah melakukan komunikasi dengan Dinas Pendidikan, namun terbentur dengan banyak kepentingan.
“Dengan Kepala Dinas Pendidikan, kami sudah sering duduk, ngobrol membangun kesepakatan, beliau komit. Tapi tak kuat menahan serangan (kepentingan-red),” kata Eko di Gedung DPRD Tangsel, Rabu.
Eko menyampaikan, polemik PPDB terutama terkait banyak oknum yang melakukan rekayasa terjadi setiap tahun. Praktik yang bahkan transaksional itu, sebut Eko, merusak marwah pendidikan.
“Kita tahu semua, zonasi, nilai dan sebagainya itu direkayasa. Banyak oknum yang melakukan titipan, bahkan transaksional. Kami ingin ini ada perubahan. Bahwa ini ranah pendidikan, harus dikelola sesuai marwahnya. Jangan sampai diintervensi oleh kepentingan politik atau perorangan yang merusak nilai-nilai pendidikan,” paparnya.
Di samping itu, pihaknya juga mendorong perubahan di dalam aturan PPDB yang kini berlangsung. Salah satunya terkait sistem afirmasi yang masih di bawah angka minimal atau 15 persen.
“Kalau memang dimungkinkan sekolah negeri itu gratis, ya naikkan afirmasinya. Afirmasi itu sekarang baru 15 persen. Harusnya ini di Tangsel dinaikkan misalnya jadi 35 persen,” katanya.
Selain itu, ia juga menyoroti soal aturan kuota kelas per tiap rombongan belajar (rombel). Menurut Eko, pada kenyataannya, jumlah rombel di satu kelas bahkan ada yang mencapai 50 siswa.
“Ini kan tidak sesuai. Bagaimana anak mau belajar? Guru teriak, guru itu teriak tapi tak didengar. Nah, kami juga hadir bagi guru-guru negeri yang merasa ga nyaman dengan kondisi belajar seperti itu,” ujarnya.
Sebelumnya, beberapa perwakilan Kepala Sekolah Swasta yang melakukan demo terkait sistem PPDB itu diterima Komisi II DPRD Tangsel. Ketua Komisi II DPRD Tangsel, Abdul Rachman menyampaikan, pihaknya bakal mengagendakan jadwal agar stakeholder terkait bisa duduk bersama.
Rachman mengatakan, sebelumnya juga telah menerima masukkan dari Dinas Pendidikan. “Sempat. mungkin mereka karena murid nya sedikit, makanya hari ini saya agendakan kita pertemukan kembali secara terbuka, klo sepihak-pihak kan ga adil,” ujarnya.
“Minggu depan akan ada pertemuan lagi, itu lebih komplit,” imbuh Rachman.
Baca berita jurnalistika.id lainnya di Google News, klik di sini
