jurnalistika.id – Pegiat media sosial sekaligus politikus PSI, Ade Armando baru-baru ini ramai diperbincangkan lantaran pernyataannya yang menyebut praktik dinasti sesungguhnya ada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sejumlah pihak pun ramai memberikan tanggapan terkait ungkapan Ade tersebut.
Awalnya, pernyataan itu disampaikan Ade Armando sebagai sindiran kepada aksi BEM UI, UGM dan sejumlah BEM lain yang salah satunya mengkritik politik dinasti menjelang Pilpres 2024.
Ade terutama menyoroti kaos yang dikenakan pendemo bertulisan “republik rasa kerajaan”. Dia merasa hal tersebut terasa ironis dengan aksi tersebut lantaran politik dinasti sesungguhnya menurut Ade justru ada di DIY yang menjadi lokasi aksi mereka.
“Ini Ironis sekali, karena mereka justru sedang berada di daerah wilayah yang jelas-jelas menjalankan politik dinasti dan mereka diam saja,” kata dia dalam cuitannya Sabtu, (2/12/2023).
Baca juga: Debat Cawapres Ditiadakan Jadi Polemik, Timses Prabowo dan Anies Saling Tuding
“Anak-anak BEM ini harus tahu dong, kalau mau melawan politik dinasti, ya politik dinasti sesungguhnya adalah DIY. Gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu,” sambungnya.
Ade menambahkan pemimpin DIY sekarang dipilih melalui garis keturunan. Dia lalu menyebut soal UU No 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY yang salah satu mantan anggota DPR berperan besar membidani kelahiran aturan tersebut adalh Ganjar Pranowo sebelum maju di Pilgub Jawa Tengah 2013.
Ade Armando Disentil Sejumlah Pihak
Pernyataan Ade Armando ini lantas mengundang komentar sejumlah pihak. Seperti Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana menyebut dirinya merasa tersinggung akan pernyataan dari politikus PSI tersebut.
‘Saya sebagai rakyat Jogja tersinggung jika Pak Ade Armando berstatement kurang pantas seperti itu. Saya minta Pak Ade Armando minta maaf dan belajar ulang tentang demokrasi dan sejarah NKRI,” kata Huda, dikutip dari Harian Jogja.
Huda lalu menjelaskan bagaimana Keistimewaan DIY diperjuangkan oleh hampir semua elemen dan semua warga saat itu. Bahkan hampir aklamasi warga DIY menghendaki disahkannya Undang-Undang tersebut.
Dia juga menerangkan bahwa kepemimpinan Ngarsa Dalem dan Paduka Pakualam adalah keinginan masyarakat sendiri. Bahkan ia menilai justru hal itu sangat demokratis.
Selain Huda, Anggota DPR RI Dapil DIY Subardi juga menilai ungkapan Ade Armando tersebut sangat tidak tepat. Menurutnya, politik dinasti di Jogja tidak bisa dilihat dari ketiadaan kontestasi politik di level gubernur.
Sebab, ketiadaan kontestasi politik tersebut merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keistimewaan Jogja. Ketentuan ini pun sudah ditegaskan dalam Pasal 18B UUD 1945 yang berbunyi berikut.
“Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.”
Menurutnya, pernyataan Ade tersebut merupakan ahistoris dan kedangkalan berpikir. Subardi juga menilai tudingan itu berbahaya karena menimbulkan aksi protes dari masyarakat Jogja.
Ade Armando Sudah Minta Maaf
Setelah ramai di media sosial dan disentil sejumlah pihak, terbaru Ade Armando akhirnya minta maaf kepada masyarakat Yogyakarta. Dia menyampaikan hal tersebut melalui sebuah unggahan video klarifikasi, Senin (4/12/2023).
“Melalui video ini saya ingin mengajukan permohonan maaf sebesar-besarnya seandainya video saya yang terakhir tentang politik dinasti telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan terutama di Daerah Istimewa Yogyakarta,”
Sebelumnya, karena pernyataannya ini ada kabar warga Jogja akan menggeruduk kantor kantor DPW PSI Yogyakarta yang merupakan partainya. Tetapi ia mengatakan kalimat yang dia sampaikan tidak ada hubungannya dengan partai tersebut.
“Ini tidak ada hubungannya dengan pandangan politik sikap politik maupun polisi dari DPP PSI dan DPW PSI Yogyakarta. Itu sepenuhnya pandangan saya,” ujarnya.
Baca berita Jurnalistika lainnya di Google News, klik di sini.
