jurnalistika.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) mengedepankan pentingnya edukasi kesehatan reproduksi dan seks bagi kaula muda yang masih berusia remaja.
Berbagai upaya pun dikerahkan melalui beragam program berbeda oleh sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tangerang (DP3AP2KB), dan juga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Kepala DP3AP2KB Kota Tangsel, Khairati menerangkan, upaya tersebut pun berdampak positif. Saat ini, Kota Tangsel terbilang menjadi wilayah yang memiliki angka pernikahan anak di bawah umur rendah.
Khairati menuturkan, angka tersebut terangkum secara resmi pada data pengajuan dispensasi perkawinan anak di bawah umur sepanjang 2021, di Pengadilan Agama Tigaraksa.
“Datanya tercatat, hanya ada 16 orang anak Tangsel usia 15-17 tahun yang mengajukan dispensasi perkawinan,” papar Khairati, saat dikonfirmasi, Selasa (1/3/2022).
Ia menerangkan, ada berbagai alasan dalam pengajuannya tersebut. Salah satunya, adalah faktor dorongan dari orang tua.
“Dengan alasan orang tua khawatir melanggar syariat, karena sudah lama berpacaran,” terangnya.
Selain rendahnya angka pengajuan dispensasi perkawinan, jelas Khairati, edukasi bagi remaja secara masif juga turut mempengaruhi rendahnya angka hamil di luar nikah bagi para remaja di Tangsel.
“Jadi jika ada yang menyebut angkanya tinggi itu tidak benar. Logikanya seperti ini, angka pengajuan dispensasi perkawinan itu hanya 16. Artinya, jikapun memang ada alasan karena kehamilan, berarti jumlahnya di bawah 16 itu,” jelas Khairati.
“Itu pun jika memang ada, alasan seperti itu,” sambungnya.
Upaya Lintas OPD Cegah Pernikahan Anak di Tangsel
Khairati memaparkan, adapun sejumlah upaya yang pihaknya lakukan untuk menekan angka pernikahan anak di bawah umur dan kehamilan di Tangsel itu antara lain sosialisasi hingga pembentukan berbagai wadah bagi edukasi.
“Sosialisasi pencegahan perkawinan usia anak kepada orang tua, jejaring PPA, anak-anak SMP dan SMA, lalu Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak. Kemudian pembentukan Pusat Konseling Remaja (PIK R) di SMA/SMK/MA, serta Pembentukan Bina Keluarga Remaja (BKR) di tingkat kelurahan,” paparnya.
Baca juga: Ratusan Akseptor di Kota Tangsel Sudah Ikuti Program KB
Sementara itu, hal serupa juga dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Adapun programnya, meliputi penyuluhan kesehatan di sekolah, pengembangan program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) di sekolah, serta pembentukan Posyandu Remaja.
Kemudian ada juga program konseling, edukasi dan pelayanan Keluarga Berencana (KB) di fasilitas kesehatan, konseling, informasi dan edukasi (KIE) mengenai kesehatan reproduksi bekerja sama dengan KUA, dan pemeriksaan kesehatan pada calon pengantin.
Selain itu, pihaknya juga mengadakan pelayanan kehamilan dan persalinan sesuai standar, serta pengobatan Infeksi Saluran Reproduksi (ISR) dan Penyakit Menular Seksual (PMS) di fasilitas kesehatan.
Lalu, Kementerian Agama pun turut melakukan upaya serupa. Program-programnya, meliputi pembinaan remaja dalam rangka pencegahan perkawinan usia anak, penyuluhan Keluarga Sakinah oleh penyuluh agama, serta memberikan materi pernikahan dalam pelajaran Agama di SMA/SMK/MA oleh guru agama.
Terakhir, dalam menekan angka pernikahan anak di Tangsel, Dindikbud menguapayakannya melalui berbagai program. Antara lain pemberian pendidikan agama dan budi pekerti, lomba yang merangsang kreatifitas anak secara positif, serta peran parenting untuk orang tua. [Adv]
