jurnalistika.id – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Istana Negara, Rabu (21/2/2024) siang.
Usai dilantik, AHY mengatakan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berpesan kepada seluruh jajaran Partai Demokrat untuk menyukseskan pemerintahan Presiden Jokowi yang tinggal beberapa bulan lagi.
“Beliau (SBY) berpesan agar kesempatan yang baik ini bisa menjadi ruang yang baik buat keluarga besar Partai Demokrat untuk menyukseskan pemerintahan Presiden Jokowi di masa akhir jabatannya. Sekaligus menjadi bagian penting dari transisi kepemimpinan bangsa ke depan secara nasional,” kata AHY.
AHY melanjutkan, secara khusus SBY juga memintanya untuk bekerja dengan sebaik-baiknya dalam Kabinet Indonesia di bawah pimpinan Presiden Jokowi.
“Pak SBY sebagai orang tua dan juga sebagai mantan presiden, sebagai sesepuh Partai Demokrat, beliau mengharapkan saya bisa bekerja dengan baik. Secara profesional menunjukkan etos kerja, dedikasi, dan komitmen untuk bekerja sebaik-baiknya di Kementerian ATR/BPN ini,” ujarnya.
Baca juga: Jokowi Bakal Lantik AHY Jadi Menteri ATR Siang Ini
Menurutnya, sebagai mantan presiden, SBY sangat memahami urusan pemerintahan yang kompleks. Sehingga tidak ada satu pun pihak yang bisa berdiri sendiri.
“Tidak ada satu pun yang bisa berdiri sendiri, saling terkait. Oleh karena itu juga, beliau berharap saya bisa segera menjalin komunikasi,” tutur AHY/
“Termasuk koordinasi dengan berbagai pemimpin lintas sektor, lintas lembaga dan kementerian,” lanjutnya.
Jokowi Targetkan Tiga Hal untuk AHY
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa ada tiga hal yang menjadi target AHY sebagai Menteri ATR/BPN.
“Pertama, yang berkaitan dengan sertifikat elektronik harus didorong agar lebih masif,” kata Jokowi di Istana Negara usai acara pelantikan.
Kemudian, Jokowi juga memberikan target kepada AHY agar dapat menyelesaikan penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) untuk mekanisme perdagangan karbon.
“Yang kedua untuk HGU ‘carbon trading’, yang berkaitan dengan PP itu segera selesaikan karena banyak yang ingin masuk,” tuturnya.
Sementara target ketiga, Jokowi ingin 120 juta bidang tanah agar terdaftar melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Baca berita Jurnalistika lainnya di Google News, klik di sini.
