jurnalistika.id – Aksi Indonesia Gelap masih berlangsung sampai Jumat (21/2/2025). Kali ini, selain mahasiswa sejumlah organisasi masyarakat sipil juga ikut turun kejalan menyuarakan aspirasi.
Mahasiswa dan masyarakat menuntut pemerintah untuk menanggapi 17 poin tuntutan terkait kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Koalisi masyarkaat dalam aksi ini disebut terdiri dari pekerja yang diajak untuk turut serta dengan mengambil cuti dan bergabung dalam aksi.
Baca juga: Mahasiswa dan Masyarakat Sipil Bersatu Gelar Aksi ‘Indonesia Gelap’ Hari Ini
Titik kumpul aksi dipusatkan di Istana Negara, Jakarta, mulai pukul 13.00 WIB hingga selesai.
Mahasiswa dari berbagai universitas terkemuka turun ke jalan untuk menyuarakan keresahan mereka terhadap kinerja kabinet dan kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan rakyat.
17 Tuntutan Utama
Aksi “Indonesia Gelap” membawa 17 tuntutan utama, antara lain:
- Mengesahkan RUU Masyarakat Adat
- Mengesahkan RUU Perampasan Aset
- Mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
- Menolak Revisi UU TNI
- Menolak Revisi UU POLRI
- Menolak Revisi Tatib DPR
- Menolak Revisi UU Minerba
- Menolak Revisi UU Kejaksaan
- Mengevaluasi Efisiensi Anggaran
- Mengevaluasi Kabinet Gemuk
- Mengevaluasi Pelaksanaan Program MBG
- Mengevaluasi PSN Bermasalah
- Mengevaluasi Penghapusan Tukin Dosen/Guru
- Membatalkan Multifungsi TNI-POLRI
- Membatalkan Inpres No. 1/2025
- Membatalkan APBN Danantara
- Membatalkan Pembangunan IKN Nusantara
Munculnya Gerakan ‘Indonesia Gelap’
Tagar “Indonesia Gelap” dan “Peringatan Darurat” muncul sebagai respons terhadap berbagai masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Seperti kelangkaan gas LPG 3 kg, pemotongan anggaran pendidikan dan kesehatan, serta kebijakan pemerintah yang dinilai kontraproduktif.
“Kondisi sosial dan ekonomi Indonesia saat ini benar-benar dalam keadaan darurat. Masyarakat kelas menengah ke bawah semakin tertekan dengan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat,” ujar salah seorang koordinator aksi.
Aksi ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada pemerintah. Masyarakat diimbau untuk tetap menjaga ketertiban dan menghindari tindakan anarkis selama aksi berlangsung.
Para demonstran berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menanggapi tuntutan mereka dan memperbaiki kondisi sosial-ekonomi yang semakin memprihatinkan.
Ikuti dan baca berita Jurnalistika lainnya di Google News, klik di sini.