jurnalistika.id – Wacana mengganti Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan robot artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan kembali didengungkan pemerintah. Pekerjaan yang bersifat administratif dan repetitif semakin jelas akan dengan cepat digantikan oleh teknologi.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Satya Pratama membenarkan wacana tersebut.
“Saat ini, jabatan eselon 4 dan 3 sudah diganti dengan pejabat fungsional sebagai bagian dari reformasi birokrasi” Kata Satya di Jakarta, Senin (29/11/2021).
Perubahan tersebut diharapkan bisa membuat birokrasi lebih sederhana dan semakin cepat dalam merespon segara perubahan yang terjadi.
Sejak dua tahun yang lalu, wacana ini sudah disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada acara Musrebagnas RPJMN 2020-2024 tahun 2019. Kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) perlu dilakukan di lingkungan pemerintah untuk mempercepat pelayanan publik.
“Kita butuh kecepatan dalam bekerja, dalam memutuskan, dalam bertindak di lapangan karena perubahan sekarang cepat” Ujar Presiden.
Saat ini jumlah PNS semakin menurun setiap tahunnya disebabkan banyaknya PNS yang pensiun tidak sebanding dengan jumlah yang direkrut. Hal ini menjadi kesempatan untuk mempersiapkan transformasi teknologi informasi dan revolusi digital dalam pelayanan publik.
Kesiapan Indonesia Mengganti PNS dengan Robot AI
Laporan Government AI Readiness Index 2019 dari Oxford Insights dan International Development Research Center menjelaskan kesiapan pemerintah di berbagai negara dalam menerapkan kecerdasan buatan dalam pelayanan publik.
Hasilnya Indonesia berada di peringkat ke-5 di ASEAN satu tingkat di atas Thailand dan peringkat ke-57 di dunia dengan skor 5,420. Kesiapan Pemerintah Indonesia dinilai tidak terlalu buruk, meski jauh tertinggal dari negara tetangga seperti Singapura di peringkat 1 dunia dan Malaysia di peringkat 22 dunia.
Parameter penilaian meliputi tata kelola infrastruktur dan data, keterampilan dan pendidikan, serta layanan pemerintah dan publik.
“Pasar kerja di tahun 2050 mungkin dicirikan oleh kerjasama antara manusia dengan kecerdasan buatan atau Robot AI,” Yuval Noah Harari dalam buku 21 Lessons for the 21st Century.
Penerapan teknologi kecerdasan buatan perlu memperhatikan kesiapan sumber daya manusia sebagai pelaksana dan menhindari implementasi yang tidak merata sehingga akan memperluas kesenjangan.
Selaras dengan wacana tersebut, Indonesia kini fokus pada kemudahan perijinan investasi dan diproyeksikan akan menempati negara dengan perekonomian terbesar ke-4 di dunia pada tahun 2030.
Jadi kecepatan dan kemudahan dalam pelayanan publik menjadi kunci Indonesia untuk memanfaatkan peluang tersebut menjadi semakin besar.
Baca Juga:
