jurnalistika.id – Presiden Korea Selatan baru saja mengumumkan penunjukan Tae Yongho, mantan diplomat Korea Utara (Korut), sebagai sebagai wakil menteri.
Penunjukkan ini menjadikan Tae sebagai seorang pembelot Korut yang menjadi pejabat berpangkat tertinggi yang menetap di Korea Selatan dalam beberapa tahun terakhir.
Tae Yongho sebelumnya menjabat sebagai menteri di Kedutaan Besar Korea Utara di London. Dia membelot karena tidak ingin anak-anaknya hidup “miserable” di Korea Utara.
Dia juga kecewa dengan eksekusi pejabat serta ambisi nuklir Kim Jong Un. Korea Utara menanggapinya dengan menyebut Tae sebagai “manusia sampah” dan menuduhnya melakukan berbagai kejahatan termasuk penggelapan dana pemerintah.
Baca juga: Menlu Berharap Hubungan Kerja Sama ASEAN-Amerika Terjalin Erat
Penunjukan ini merupakan tonggak penting bagi para pembelot Korea Utara di Korea Selatan. Tae menjadi pembelot pertama yang diangkat ke posisi wakil menteri.
Presiden Yoon Suk Yeol menekankan bahwa pengalaman Tae di Korea Utara dan pekerjaannya di parlemen Korea Selatan dalam isu-isu kebijakan luar negeri dan unifikasi menjadikannya kandidat yang tepat untuk posisi ini.
Sebanyak sekitar 34.000 warga Korea Utara telah menetap di Korea Selatan. Mereka menerima kewarganegaraan, apartemen hampir gratis, uang resettlement, dan berbagai manfaat lainnya.
Meski demikian, banyak pembelot menghadapi diskriminasi dan kesulitan beradaptasi dengan kehidupan di Korea Selatan. Pada acara peringatan hari pertama Pembelot Korea Utara, Yoon berjanji akan memberikan dukungan pemerintah yang lebih besar untuk mereka.
Tren peningkatan jumlah pembelot dari kalangan elit Korea Utara memperlihatkan ketidakpuasan yang meningkat di kalangan atas masyarakat Korea Utara. Sebagai contoh, Ri Il Kyu, penasihat politik di Kedutaan Besar Korea Utara di Kuba, membelot ke Korea Selatan pada November tahun lalu.
Baca berita Jurnalistika lainnya di Google News, klik di sini