jurnalistika.id – Baru-baru ini publik tengah ramai membahas terkait kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) setelah Presiden Prabowo Subianto menyatakan ingin merevisi aturan tersebut.
Hal itu disampaikan Prabowo Subianto dalam Sarasehan Ekonomi yang digelar di Menara Mandiri, Jakarta Pusat, Selasa (8/4). Secara terbuka ia mengungkapkan bahwa aturan TKDN yang terlalu kaku justru bisa membuat Indonesia kalah bersaing.
“Kita harus realistis. TKDN dipaksakan ini akhirnya kita kalah kompetitif,” ujar Prabowo dalam pidatonya.
Menurutnya, TKDN seharusnya dibuat lebih fleksibel agar bisa menyesuaikan dengan dengan kemampuan industri dan kesiapan sektor terkait.
“Tolong ya para pembantu saya, menteri saya, sudahlah, realistis. Tolong diubah, TKDN dibikin yang realistis saja,” tuturnya.
Baca juga: Prabowo Minta Aturan TKDN Direvisi: Kita Harus Realistis
Pernyataan tersebut sontak dibahas warganet di media sosial, bahkan ada yang berpendapat sebaiknya TKDN dihapus saja. Tetapi, belum jelas tindak lanjut ucapan orang nomor satu tersebut.
Namun, bagaimana jika TKDN dihapus bukan hanya direvisi? Apa untung dan ruginya bagi Indonesia?
Apa Itu TKDN dan Mengapa Penting?
Sebelum membahasnya, perlu diketahui terlebih dahulu, TKDN adalah persentase komponen lokal yang digunakan dalam suatu produk barang atau jasa.
Kebijakan ini hadir sebagai bagian dari strategi Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang bertujuan memperkuat daya saing industri nasional, menciptakan lapangan kerja, serta menekan ketergantungan pada impor.
TKDN bukan hanya angka statistik dalam dokumen pengadaan, tetapi memiliki implikasi ekonomi nyata. Dari segi peraturan, TKDN diatur lewat sejumlah regulasi, seperti Keputusan Presiden No. 24/2018, Peraturan Pemerintah No. 29/2018, hingga Permenperin No. 16/2011.
TKDN juga diverifikasi oleh lembaga independen seperti Sucofindo dan Surveyor Indonesia untuk memastikan keabsahannya.
Keuntungan Jika TKDN Tetap Diterapkan
Nah, sebelum mengupas potensi kerugian dari penghapusan TKDN, penting melihat keuntungan dari keberadaannya:
1. Mendorong Pertumbuhan Industri Lokal
TKDN mendorong produsen untuk menggunakan komponen dalam negeri, memperbesar permintaan pada sektor hulu, dan menciptakan efek berantai bagi pertumbuhan industri.
2. Menekan Ketergantungan Impor
Dengan TKDN, belanja pemerintah diarahkan pada produk-produk lokal. Ini otomatis mengurangi kebutuhan impor dan menyelamatkan cadangan devisa negara.
3. Ciptakan Lapangan Kerja
Penggunaan bahan dan jasa lokal membuka peluang kerja baru di berbagai sektor, terutama manufaktur, konstruksi, dan teknologi.
4. Alih Teknologi dan Inovasi
Perusahaan asing yang ingin ikut proyek strategis di Indonesia harus berkolaborasi dengan industri lokal. Ini membuka jalan transfer teknologi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam negeri.
Baca juga: Penyebab Nama Dasco Dikaitkan dengan Bisnis Judi Online Kamboja
5. Peningkatan Penerimaan Pajak
Aktivitas ekonomi yang tumbuh karena dorongan TKDN akan meningkatkan basis pajak dan menambah penerimaan negara.
6. Memperkuat Rantai Pasok Lokal
TKDN menumbuhkan ekosistem industri domestik, mulai dari penyedia bahan baku hingga logistik, yang saling terintegrasi dan berkelanjutan.
Potensi Kerugian Jika TKDN Dihapus
Namun, membiarkan pasar bekerja tanpa perlindungan seperti TKDN juga memiliki implikasi besar. Berikut potensi kerugian yang mungkin terjadi jika TKDN dihapus:
1. Deindustrialisasi
Tanpa kewajiban TKDN, produk impor bisa membanjiri pasar. Ini bisa menghantam produsen lokal yang belum cukup kompetitif, mempercepat deindustrialisasi.
2. Lonjakan Pengangguran
Penurunan aktivitas industri lokal akibat kalah bersaing akan berdampak langsung pada tenaga kerja. Ribuan, bahkan jutaan pekerjaan bisa terancam.
3. Kehilangan Momentum Inovasi Lokal
Perusahaan lokal yang selama ini terbantu oleh insentif TKDN mungkin kesulitan berinovasi jika persaingan pasar dibiarkan terbuka lebar.
4. Defisit Neraca Perdagangan
Ketergantungan pada produk luar akan memperparah defisit neraca perdagangan, menguras devisa, dan membuat rupiah lebih rentan terhadap tekanan eksternal.
5. Melemahnya Kemandirian Ekonomi Nasional
Tanpa TKDN, Indonesia akan sulit membangun ketahanan industri dalam negeri. Dalam jangka panjang, ketergantungan pada produk asing bisa menjadi bumerang saat terjadi krisis global.
6. Dampak Fiskal
Peningkatan impor berarti penurunan potensi penerimaan pajak dari industri lokal. Artinya, hal itu bisa mempengaruhi kapasitas fiskal negara untuk membiayai pembangunan.
Solusinya Bukan Menghapus, tapi Memperbaiki
Jika kebijakan TKDN dinilai belum optimal, solusinya bukan menghapus, melainkan memperbaiki. Beberapa hal yang bisa dilakukan:
- Transparansi dan Penyederhanaan Proses Verifikasi TKDN agar tidak menjadi beban administrasi yang menyulitkan pelaku usaha.
- Insentif Bagi Industri Lokal untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi.
- Peningkatan SDM dan Teknologi agar produk lokal mampu bersaing bukan hanya dari sisi kuantitas, tapi juga kualitas.
- Pengawasan Lebih Ketat terhadap pelaksanaan TKDN dalam proyek-proyek pemerintah dan BUMN.
Menghapus TKDN mungkin terlihat sebagai langkah deregulasi untuk membuka persaingan pasar yang lebih luas. Namun, di balik itu tersimpan risiko besar bagi masa depan industri nasional.
Alih-alih menghapus, langkah yang lebih bijak adalah mereformasi implementasinya agar lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap perubahan zaman.
Ikuti dan baca berita Jurnalistika lainnya di Google News, klik di sini.
